Koreksi dan evaluasi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pelaksanaan tugas Polri pada acara RAPIM Polri Tahun 2012 : 1. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat utamanya dalam menangani aksi-aksi kekerasan Masih ada yang tidak siap, ada yang kurang responsif, ada yang kurang profesional dilapangan, dan ada yang tidak tuntas sehingga dikesankan adanya pembiaran oleh Polri; 2. Masih terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri, karena dilakukan oleh Polri dan Polri adalah sebagai penegak hukum sehingga Polri akan selalu disorot oleh media massa dan masyarakat, sementara itu penindakan dan penyelesaian terhadap pelanggar sering dilihat oleh publik kurang transparan dan kurang terpublikasi; 3. Masih terjadi kesalahan teknis dilapangan, sehingga menimbulkan ekses yang tidak perlu, termasuk penegakkan hukum dengan cara yang tidak tepat eksesif dan melebihi kepatutannya; 4. Reformasi birokrasi dijajaran Polri masih perlu ditingkatkan.. + Informações

Uploaded by www.indonology.com. Sekitar 100 polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat, telah diperiksa tim Divisi Profesi dan Pengamanan, terkait pembubaran paksa aksi pendudukan warga di Pelabuhan Sape, Bima, Sabtu silam yang menewaskan dua orang warga. Sejauh ini, menurut Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar, belum ada polisi yang ditetapkan sebagai terperiksa. "Semuanya dalam upaya penyelidikan dalam kaitan apakah tindakan-tindakan yang dilakukan (polisi) ini ada hal-hal yang terkait dengan tindakan eksesif," jelas Boy di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (29 Boy Rafli juga tidak merinci soal dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh polisi dalam insiden pada Sabtu silam itu. Sebaliknya, polisi telah menetapkan 37 orang pengunjuk rasa sebagai tersangka. Menurut Boy, dari 37 tersangka itu sembilan di antaranya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur. Khusus untuk 9 orang itu, polisi telah menangguhkan penahanan. Boy Rafli menambahkan, saat pembubaran paksa aksi pendudukan Pelabuhan Sape, oleh warga, terdapat tiga perwira pengendali. Di bagian lain, Boy berharap dan mengimbau sejumlah kalangan, termasuk lembaga swadaya masyarakat, jika memiliki data bisa disampaikan langsung ke kepolisian. Bukan justru digembar-gemborkan melalui media massa. Jika data itu masuk ke polisi, Boy mengatakan, hal itu bisa dijadikan data tambahan penyelidikan. Boy juga mengatakan bahwa tadi malam warga sepakat membuka .... + Informações

thefilmarchive.org DVD: www.amazon.com A covert operation (also as CoveOps or covert ops) is a military, intelligence or law enforcement operation that is carried clandestinely and, often, outside of official channels. Covert operations aim to fulfill their mission objectives without any parties knowing who sponsored or carried out the operation. It is normally sponsored by taxes from the government. Under United States law, the Central Intelligence Agency (CIA) is the sole US Government agency legally allowed to carry out Covert Action. The CIA's authority to conduct Covert Action comes from the National Security Act of 1947. President Ronald Reagan issued Executive Order 12333 titled in 1984. This order defined covert action as "special activities", both political and military, that the US Government could legally deny. The CIA was also designated as the sole authority under the 1991 Intelligence Authorization Act and in Title 50 of the United States Code Section 413(e). The CIA must have a "Presidential Finding" issued by the President of the United States in order to conduct these activities under the Hughes-Ryan amendment to the 1991 Intelligence Authorization Act. These findings are then monitored by the oversight committees in both the US Senate and the House of Representatives. As a result of this framework, the CIA "receives more oversight from the Congress than any other agency in the federal government." The Special Activities Division (SAD) is a division of .... + Informações

thefilmarchive.org The 1994 State of the Union address was given by President Bill Clinton to a joint session of the 103rd United States Congress on January 25, 1994. The speech was Clinton's first official State of the Union address, although he had similarly addressed a joint session of Congress a year prior shortly after taking office. The president discussed the federal budget deficit, taxes, defense spending, crime, foreign affairs, education, the economy, free trade, the role of government, campaign finance reform, welfare reform, and promoting the Clinton health care plan. President Clinton threatened to veto any legislation that did not guarantee every American private health insurance. He proposed for policies to fight crime: a three strikes law for repeat violent offenders; 100000 more police officers on the streets; expand gun control to further prevent criminals from being armed and ban assault weapons; additional support for drug treatment and education. The president began the speech with an acknowledgment of former Speaker Tip O'Neill, who died on January 5, 1994. While discussing additional community policing, the president honored Kevin Jett, a New York City cop attending the address who had been featured in a New York Times story in December 1993. The speech lasted 63 minutes and consisted of 7432 words. It was the longest State of the Union speech since Lyndon B. Johnson's 1967 State of the Union Address. Republican Representative Henry Hyde criticized .... + Informações